Resensi Buku "Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman" #LombaResensi_KY2018

Judul : Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman

Penulis : Tim Penyusun Komisi Yudisial Republik Indonesia

Penanggung Jawab : Danang Wijayanto

Redaktur : Roejito dan Hamka Kapopang

Editor : Imran dan Festy Rahma Hidayati

Sekretariat : Agus Susanto, Yuni Yulianita, Wirawan Negoro Darmawan dan Eva Dewi

Desain Grafis dan Sampul : Widya Eka Putra, Heri Sanjaya Putra, dan Yudi Ahmad

Jumlah Bab : Empat

Jumlah Halaman : 305 halaman

Cetakan ke : pertama, Juli 2018

Penerbit : Sekertariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia

ISBN : 978-602-74750-7-6

Harga : -

Sudah Idealkah Hakim Sebagai Pejabat Negara di Mata Masyarakat?

Hakim sebagai aktor utama yang bertanggungjawab dalam kekuasaan memutuskan perkara dan berkaitan hukum. Kekuasaannya sangat hebat sampai-sampai bisa menyelesaikan perkara tersebut atau berakhir dengan hukuman mati. Begitu besarnya kekuasaan hakim hingga masyarakat perlu tahu kinerja hakim. Apalagi saat isu beredar di tahun 2009 tentang kasus suap dan gratifikasi mendominasi di hakim sampai sekarang. Isu ini sempat membuat tercoreng nama 'hakim' yang dikira adil. Oleh karena itu, buku ini dihadirkan untuk Anda secara referensi aktual dan transformasi informasi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim agar terciptanya peradilan yang bersih dan berwibawa.

Ada empat poin yang dibahas dalam buku ini :

Pertama, kekuasaan kehakiman dan akuntabilitas peradilan. Di bab ini, anda akan dibawa ke dalam fakta kekuasaan kehakiman sebelum dan sesudah reformasi. Dimana presiden ( kekuasaan eksekutif ) bisa ikut campur hakim (yudikatif) dalam memutuskan perkara. Sehingga hak dan kewajiban hakim tak terpenuhi. Hakim pun dapat mengundurkan diri atau memindah tangankan perkara yang dipegangnya.

Kedua, problematika status hakim dalam kekuasaan kehakiman. Di bab ini pembahasan RUU antara status hakim PNS berubah menjadi pejabat negara mengandung konsekuensi sendiri. Karena belum ada UU khusus yang mengatur jabatan hakim sebagai pejabat negara.

Ketiga, manajemen hakim dalam berbagai perspektif. Di bab ini akan dibahas perspektif dari komisk yudisial, pemerintah dan hakim untuk mengatur kekuasaan kehakiman. Diantaranya rekrutmen hakim, proses promosi dan mutasi hakim, penilaian profesionalis dan pengawasan yang transparan dan akuntabel serta melibatkan banyak unsur dalam masyarakat.

Keempat, perbandingan manajemen hakim. Di bab ini , perbandingan yang dibahas adalah manajemen hakim antara turki dan jepang yang bisa turut dicontoh oleh Indonesia khususnya kekuasaan kehakiman.
Buku ini memotret pemikiran dari beberapa penulis para ahli  dan praktisi hakim tentang bagaimana manajemen hakim sebagai pejabat negara yang ideal. Buku ini dihadirkan kepada Anda sebagai bentuk komunikasi antara komisi yudisial dan masyarakat.Ideal atau tidak hakim statusnya sebagai pejabat negara tidak semudah dibayangkan. Itu semua harus dibagi kekuasaannya dengan check dan balance sesuai amendemen UU 1945. Yang menarik di buku ini disajikan kisah-kisah kekuasaan orde lama dan baru yang membuat siapa saja yang membacanya flashbacm dibawa ke masa lalu dan masa kini. Buku ini cocok dibaca oleh calon hakim, praktisi hakim, pakar hakim dan masyarakat yang rasa ingin tahunya tinggi dalam kehakiman.

Nama : Ahda Jaudah
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 27 Oktober 1995
Kategori : Umum

#LombaResensi_KY2018